Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sebagai unsur pengamanan dan pembantu Walikota dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

Tugas Satpol PP

  • Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas - tugas Kepala Daerah dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, pengananan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyrakat sesuai dengan pedoman prosedur tetap dan petunjuk teknis operasional Satpol PP serta ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
  • Dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan penegakan ketentuan Perda dan Peraturan Kepala Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Fungsi Satpol PP

Fungsi Satpol PP sebagai unsur pengaman dan penegak Perda yaitu:

  • Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
  • Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan / Keputusan Walikota.
  • Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
  • Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
  • Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan / Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya.
  • Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Perda dan Peraturan / Keputusan Walikota.
  • Pelaksanaan tugas lainnya.

Fungsi Satpol PP dalam tugas lainnya yaitu:

  • Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang – Undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
  • Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
  • Pelaksanan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
  • Membantu Pengamanan dan Penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
  • Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massa.
  • Pelaksanaan tugas pemerintah umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundangan - Undangan.