Sejarah Satpol PP

Umum

  • Singkatan: Satpol. PP
  • Didirikan: 03 Maret 1950
  • Motto: Praja Wibawa
  • Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010

Struktur Yuridiksi

  • Kedudukan: Kementrian Dalam Negeri Indonesia
  • Wilayah Hukum: Daerah
  • Badan Daerah: Pemerintah Daerah
  • Tugas Utama: Menegakan Peraturan Daerah
  • Spesialisasi: Non Yustisial

Struktur Operasional

Bertanggung Jawab Kepada:

  • Gubernur
  • Bupati
  • Walikota

Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol. PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota.

Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sedangkan di Daerah Kabupaten / Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sejarah

Satuan Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa. Untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pemerintah jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) dan diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura. Dengan dukungan para petinggi militer / Angkatan Perang.

Tahun 1962, namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok - pokok Kepolisian.

Tahun 1963, berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja mulai terkenal sejak pemberlakuan Undang – Undang Nomor 05 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah. Pada pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini Undang - Undang Nomor 05 1974 tidak berlaku lagi, digantikan Undang - Undang No 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 148 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakan Perda, menyelengarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk Kabupaten temanggung sendiri Satpol PP terbentuk 09 Mei 1992 yang anggotanya terdiri dari gabungan anggota Ketertiban Umum ( Tibum ) dan Anggota Satuan Tugas Pengelola Daerah Perkotaan yang pada saat itu dibawah Matrik Hansip, sehingga kedua pasukan gabungan tersebut lebur menjadi satu dibawah nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dengan tugas membantu Kepala Wilayah dalam untuk menjaga ketentraman dan ketertiban diwilayah Kabupaten Temanggung.